Jefiridin, M.Pd. didaulat menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 di Lingkungan Pemko Batam, di Bapelkes Batam, Marina City Tanjung Uncang, Selasa (2/07/2024). Adapun materi yang disampaikan terkait Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik. Menurutnya ada tujuh isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam.
Pertama optimalisasi bonus demografi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penguatan pondasi pembangunan. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan, dengan melakukan penyediaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan ini menurutnya perlu dorongan dan partisipasi dari masyarakat, agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
โTujuannya untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Batam ini sebagai kota dengan tujuan pencari kerja tertinggi di Indonesia. Untuk itu tenaga kerja lokal harus mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan, agar tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar,โ jelasnya.
Selanjutnya isu strategis Pemko Batam dalam hal pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pemko Batam menurutnya terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem. Bahkan melalui APBD Kota Batam, dianggarkan untuk membantu keluarga yang tergolong miskin ekstrem. Untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ini, masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam.
โPemko Batam membangun infrastruktur untuk membuka akses orang datang ke Batam. Baik investor yang akan berinvestasi maupun wisatawan mancanegara maupun domiestik. Tentunya langkan yang diambil ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena dari pembangunan yang dilakukan, investasi di Kota Batam tumbuh dan pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,04 persen diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepri,โ jelasnya.
Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai ini harus didukung dengan komitmen dari ASN di ingkungan Pemerintah Kota Batam. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih akan tercapai.(*)
